Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga yang berperan dalam proses pengawasan jalannya roda pemerintahan desa. Lembaga independen yang setara kedudukannya dengan pemerintahan desa, dimana tugas dan fungsinya dijamin dalam Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Fakta yang terjadi dilapangan bertolak belakang dimana tugas dan fungsi ini kerap tidak sepenuhnya diindahkan dikarenakan…
Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintahan dalam suatu Negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dibentuklah Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Permasalahan yang dihadapi BPKep Raja Bejamu dalam menjalankan tupoksinya yaitu sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi…
PENGARUH SISTEM REKRUTMEN, KOMPETENSI, PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Oleh : ROSIHAN TOMMY NPM : 225210178 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru Penelitian ini berangkat dari permasalahan kinerja pegawai Badang Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau dinilai belum sepenuhnya optimal, ditandai keterlambatan penyelesaian tu…
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1.Badan Permusyawartan Desa belum sepenuhnya dalam berkerja, terlihat dari tugas Badan Permusyawaratan Desa masih adanya aspirasi masyarak…
Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya peredaran produk kosmetik pemutih wajah, termasuk produk Tabita, yang diduga mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawa…
Masalah penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di Indonesia. Salah satu upaya penanganan yang dilakukan pemerintah adalah melalui program rehabilitasi bagi pecandu agar dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosialnya, sehingga diperlukan model pelayanan rehabilitasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model pelayanan rehabili…
Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya optimal dala…
Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekong Lestari serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengawasan tersebut. Penelitian ini meng…
tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Penerapan Prinsip-Prinsip good Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. metode yang digunaka…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Koordinasi (coordinating), Motivasi (motivating), dan Pengarahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Waw…