Tingginya penggunaan jasa pengiriman barang menjadikan perlindungan konsumen sebagai aspek penting dalam proses distribusi, terutama ketika terjadi kerusakan barang selama pengiriman. Di J&T Express Payakumbuh Barat, masih ditemukan kasus kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, sementara mekanisme perlindungan hukum belum memberikan hasil yang optimal. Kondisi ini memperlihatkan perl…
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara Non E-Tendering merupakan instrumen krusial dalam mempercepat penyerapan anggaran belanja daerah, namun tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan Non E-Tendering di Kota Dumai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui …
Minimnya angka Penginputan data tiap tahun pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) khususnya Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Kurangnya pemahaman dari pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Prosem dan jadwal penginputan data dimana data itu bisa di input setelah APBD disahkan yaitu pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan juga pad…
Pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di Kota Pekanbaru hal ini dibuktikan dari rendahnya nilai Indeks Tata Kelola pengadaan Kota Pekanbaru Khususnya paket Non-Te…
Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya kebutuhan akan sistem digital yang mampu mendukung aktivitas perdagangan, termasuk transaksi produk bekas pakai. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam proses jual beli manual, seperti risiko penipuan, jangkauan pasar yang terbatas, kesulitan menemukan barang, kurangnya informasi produk, serta ketidaksesuaian harga pasar. Pene…
Indonesia sebagai negara hukum, diwajibkan untuk mengatur lebih lanjut bidang perpajakan berdasarkan atas hukum, maka segala tindakan termasuk bidang perpajakan harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesej…
Perdagangan barang bekas merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, aktivitas ini kerap menimbulkan persoalan hukum apabila barang yang diperdagangkan ternyata merupakan hasil kejahatan, sehingga pedagang berisiko dijerat dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Penelitian ini bertu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya aset tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau. Fokus penelitian mencakup empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pengelolaan aset tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpul…
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan barang milik daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapaun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penghapusan dan penatausahaann, penelitian ini dilakukan d…