Sengketa hak milik tanah menjadi masalah krusial di Indonesia, khususnya di Pekanbaru akibat sertifikat ganda dan kelemahan administrasi pertanahan yang memicu litigasi berulang serta menggerus kepercayaan terhadap kepastian hukum agraria. Fenomena ini menimbulkan konflik berkepanjangan dari dualisme hak ulayat dan hak negara pasca-UUPA, diperburuk oleh overlapping data BPN yang mencapai 40% ka…
Penelitian ini membahas kedudukan hukum gardu distribusi listrik yang berdiri di atas tanah milik warga serta batas yuridis tuntutan kompensasi dan/atau ganti rugi atas penggunaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Permasalahan penelitian ini muncul karena adanya tuntutan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan tanah milik warga oleh PT PLN (Persero) yang telah berlangs…
Pemenuhan hak milik atas batas tanah merupakan suatu tindakan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga setiap tindakan yang melanggar ketentuan tersebut, seperti perubahan at…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai status hukum tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2022-2024 tercatat ada 20 (dua puluh) orang pemilik tanah yang masi berstatus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Hal ini disebabkan masyarakat di Desa Serosah masih belum mem…
Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Beberapa cara Peralihan Hak Atas Tanah ialah dengan jual beli,tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan/inbreg,wasiat. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah yaitu hibah. Hibah dapat diberikan kepada semua orang tanpa Ras,agama,kulit dan …