Filter by
PENYELESAIN SENGKETA JUAL BELI TANAH MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI PULAU PUNJ…
Dalam hal penyelesaian sengketa tanah dan masalah tradisional lainnya di tingkat desa, lembaga tradisional yang dikenal sebagai Kerapatan Adat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangatlah penting. Penyelesaian masalah tanah membutuhkan pertimbangan dan musyawarah yang matang. Sengketa tanah selalu menjadi masalah hukum yang rumit, sehingga hal ini sangat penting. Perumusan masalah penelitian in…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010295
- Collation
- i, 69 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 333.3 Ref p
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH YANG TIDAK MELALUI PEJABAT PEMBUAT …
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur peralihan hak atas tanah harus dengan PPAT. Namun yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang melakukan peralihan ha katas tanah melalui PPAT, karena masih sering terjadi jual beli tanah di bawah tangan di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Dengan kondisi banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli di bawah tanga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010239
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 297.273 Wah T
ANALISIS PUTUSAN WANPRESTASI JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 254/Pdt.G/20…
ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah dalam praktik sering menimbulkan sengketa perdata akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh pelaksanaan perjanjian yang tidak seimbang, keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi, serta adanya dalil cacat kehendak yang diajukan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini ter…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221010054
- Collation
- i, 81 Hlm.;30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 631.4 Tis a
analisis yuridis terhadap transaksi jual beli tanah berdasarkan peraturan pem…
Pendaftaran tanah merupakan instrumen utama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan tersebut mewajibkan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dibuktikan dengan Akta Jual Beli. Namun, prakti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221010656
- Collation
- i,116 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.04 Ris A
Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang tidak Memiliki Sertifikat di Desa Sekapas, …
Pelaksanaan Jual beli tanah yang tidak memiliki Sertifikat merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikat. Padalah sertifikat tanah adalah tanda bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanah tidak bersertifiikat dan bagaimana akibat hukumnya menur…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010187
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 333.3 Yen p
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Desa …
Transaksi jual beli tanah dilakukan dengan perjanjian untuk memberikan kepastian hukum, karena hak atas tanah, termasuk objek perjanjian yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana setiap perbuatan hukum yang menyangkut tentang hak atas tanah terikat atau harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pembahasan dalam pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010248
- Collation
- i-80 Hlm. 30X21 Cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 2X4.2 Dim t
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography