Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan E-Government di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi serta layanan dari pemerintah. Kabupaten Siak, mengembangkan…
Transformasi digital sektor kesehatan melalui kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) membawa konsekuensi yuridis fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini merekonstruksi paradigma tata kelola informasi kesehatan dari rezim kerahasiaan medis yang bersifat paternalistik-pasif menjadi rezim pelindungan d…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber kunci, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Sakit, pengunjung rumah sakit, Tenag…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pada Shopee Pinjam melalui aplikasi Shopee, khususnya terhadap pengguna di Kota Pekanbaru. Laanan Spinjam sebagai bagian dari penyelenggaraan pinjaman online berbasis teknologi finansial menghadirkan perjanjian elektronik yang dilakukan melalui mekanisme persetujuan digital (digital concert). Penelitian ini menggunakan metode pe…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan e-commerce yang semakin pesat, salah satunya melalui penerapan metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Meskipun metode COD dinilai praktis dan memudahkan konsumen, dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen. Pembatalan sepihak tersebut berpotensi menimbulkan keru…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons perubahan tersebut dengan menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 juncto P…
Pembangunan gedung bertingkat yang dilakukan secara bertahap berpotensi terjadinya permasalahan struktur apabila jeda waktu pelaksanaan cukup panjang, terutama akibat perubahan beban dan perubahan peraturan sehingga mempengaruhi kapasitas struktur. Salah satu contohnya yaitu gedung Rumah Sakit yang berada di Pekanbaru. Pada saat perencanaan akan dibangun setinggi 9 lantai pada tahun 2008 dengan…
Sejalan dengan perkembangan teknologi yang signifikan, pemerintah indonesia berupaya melakukan digitalisasi pada bidang pertanahan, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mewujudkan transformasi sistem pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik yang …
Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Project Based Learning Materi Bioteknologi Kelas X SMA Kabupaten Kampar Selvira Aisya NPM: 206510505 Skripsi Program Studi Pendidikan Biologi Fkip Universitas Islam Riau Pembimbing: Dr. IBNU HAJAR, S.Pd., M.P ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan E-LKPD berbasis Project Based Learning yang valid pada materi biote…
Logam aluminium banyak digunakan dalam berbagai aplikasi namun memiliki keterbatasan yaitu tidak cukup kuat dan keras sehingga sering bermasalah akibat terjadinya gesekan. Perbaikan sifat ini dapat dilakukan dengan electroplating. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pangaruh waktu pelapisan dan jarak anoda dan katoda pada proses elektroplating nikel krom pada logam aluminium. Jar…