Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi pemicu perubahan yang akan mengubah jalannya dinamika demokrasi di Indonesia mengenai batas ambang pengusungan calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang …
Partai politik berperan dalam mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi rakyat, serta memperjuangkan kepentingan tersebut dalam proses politik. Bantuan keuangan partai politik menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan fungsi tersebut oleh pemerintah, dengan penggunaan dana bantuan keuangan partai poltik harus transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif. Pene…
Keterwakilan perempuan dalam bidang politik dapat membuktikan bahwa perempuan di parlemen sebagai anggota legislative dapat berpartisipasi dan melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga sebagai anggota legislatif menempatkan perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Permasalahan pokoknya yaitu mengenai bagaimanakah keterpilihan calon legislatif …
Pada tahun 2024 Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu). Pengertian dari pemilu ialah memilih seorang wakil dengan cermat, teliti, dan seksama sesuai dengan hati Nurani para pemilih. Salah satu partai yang berpartisipasi yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sistem politik di Indonesia menjadikan parpol sebagai salah satu pilar pendukung demokrasi. Kehadira…
Recall yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut sebagai Pemberhentian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik sebelum masa jabatannya habis dan merupakan mekanisme yang oleh undang-undang diberikan otonomi bagi partai politik dalam hal pelaksanakannya. Sedang…
Sistem pemerintahan presidensial diterapkan di Indonesia yang disertai dengan sistem kepartaian yang multipartai sangat berpengaruh dalam menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang stabil. Sehingga, sistem multipartai dibawah sistem pemerintahan presidensial menjadi persoalan yang amat menarik karena situasi multipartai sangat sulit bagi satu partai memperoleh mayoritas kursi di lembaga …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang baiknya tata kelola bantuan keuangan partai politik dalam mengelola dan memanfatkan bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah. Bantuan keuangan partai politik pemanfaatannya tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat pengelola partai politik dan tidak sesuai dengan UU No 2 Tahun 2011. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanak…