Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Kuantan Tengah dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuan…
Problem hukum dalam penelitian ini didasarkan atas adanya antinomi eksistensi aparat penegak hukum (struktur) dan berbagai norma hukum & kebijakan (substansi) yang ditujukan sebagai mekanisme pencegahan & penanggulangan tindak pidana narkotika melalui sarana penegakan hukum pidana, namun disisi lainnya tren peningkatan yang signifikan terkait penyalahguna dan peredaran narkotika yang meningkat …
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai seharusnya menjadi lembaga yang efektif dalam pengawasan peredaran barang kena cukai karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Menurut Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai bahwa: "Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan cukai." Di kota P…
Pemberian pasal 351 ayat (2) pada kasus penikaman di Jl. Air Dingin oleh Pihak Kepolisian Sektor Bukit Raya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/352/V/2024/SPKT Polsek Bukit Raya/Polresta Pekanbaru/Polda Riau menimbulkan ketidakpastian dikarenakan pemberian pasal tersebut kurang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Pemberian pasal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana sejatinya perbedaa…
Permasalahan terkait dengan perlindungan anak menjadi fokus utama bangsa Indonesia, dikarenakan terdapat berbagai tantangan yang beragam terkait dengan perlindungan anak. Bentuk konkrit dari perlindungan anak adalah agar terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan begitu pentingnya kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum, namun dalam penerapanny…
Of all the regulations governing remissions for children, they do not at all differentiate the portion/quantity of remissions granted in relation to the crime committed. Current regulations do not consider granting remissions in accordance with the crime committed. This means the effectiveness of coaching, where the lighter the crime, the higher the remission given, and conversely, the more ser…
This research discusses the illegal distribution of narcotics where narcotics are needed by humans for treatment to meet needs in the field of medicine and scientific studies. On the other hand, it can also cause dependency which is very detrimental if used without strict control and supervision from the relevant parties. The increasingly widespread distribution of narcotics cannot be separated…
Kekerasan dalam lingkup keluarga adalah penafsiran yang keliru mengenai bias gender, yaitu perempuan harus patuh pada laki-laki dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah, membuat dominasi laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat. Indonesia telah melaksanakan peraturan terperinci untuk mengatur kasus tindak pidana kekerasan dal…
Masih adanya kelemahan berupa ketidak-kejalasan mengenai konsturksi Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketentuan pidana yang memuat perbuatan "memiliki", "menyimpan". dan "menguasai" sebagai tindakan pidana Narkotika. Yang dampalnua terhadap tindak pidana Narkoitka ( Pengguna dan Pecandu), memiliki mekanisme pengakan hukum dalam sistem peradilan pidana Narkotika…
Masih adanya kelemahan berupa ketidak-jelasan, ketidak-lengkapan dan masih terpisah-pisahnya pengaturan autopsi forensik dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, terutama mengenai kedudukan hukum bagi pihak keluarga korban dalam perizinan pemeriksaan jenazah, karena itu dapat mengganggu penyidik kepolisian dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan. Masalah pokok dalam pene…