Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki hutan yang luas dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hutan Indonesia menghadapi ancaman serius akibat deforestasi dan praktik illegal logging. Di Provinsi Riau, kerusakan hutan terus terjadi meskipun telah ada regulasi dan penegakan hukum. Kondisi ini me…
Kegiatan pembinaan warga binaan permasyakatan ini dilakukan melaui rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi rehabilitasi sosial terhadap narapidana narkotika di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru berdasarkan pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Permasyarakatan melalui Kepututsan D…
Penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polsek Rengat Barat terus mengalami peningkatan sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitin ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta meng…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bengkalis serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengunakan metode campuran (mixed methods) dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris serta bersifat de…
Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Pekanbaru merupakan proses krusial untuk menjaga integritas institusi pemerintah. Sebagai negara hukum (rechtstaat), proses ini tidak hanya mencakup tahap pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga melibatkan mekanisme administratif internal berupa pemeriksaan disipl…
Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan ini timbul dari kesenjangan antara norma rehabilitasi bagi penyalahguna sebagaimana Pasal 54, Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan praktik pidana penjara di pengadilan. Penelitian ini menganalisis proses pe…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Laboratorium Forensik Polda Riau memiliki fungsi strategis dalam menyediakan bukti ilmiah yang sah, namun masih menghadapi kendala administratif, keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta perbedaan pemahaman teknis di tingkat penyidik. Penelitian ini bertujuan un…
Tindak pidana penggelapan mobil merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam proses pembuktian maupun dalam upaya menemukan dan mengamankan barang bukti kendaraan yang tel…
Penyalahgunaan narkotika oleh anak yang berkonflik dengan hukum menimbulkan persoalan hukum terkait efektivitas pelaksanaan program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertujuan membina dan merehabilitasi anak agar tidak mengulangi tindak pidana. Namun, data residivisme di LPKA Klas II Pekanbaru tahun 2022–2025 menunjukkan adanya kecenderungan peni…
Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya implementasi penegakan hukum yang dipengaruhi oleh pola jaringan pelaku yang terfragmentasi, rendahnya pelaporan dan kerja…