Masih banyak terdapat Pasar Tumpah di Kota Pekanbaru yang keberadaanya dapat membuat kemacetan dan hilangnya hak pengguna jalan. Bila dikaji dalam hal Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan, maka kehadiran Pasar Tumpah tersebut jelas melanggar aturan karena tidak memiliki izin resmi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis Pemerintah Kota Pekanb…
Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dan dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit. Pertumbuhan industri kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu memunculkan persoalan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah hasil produksi. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisa implementasi …
Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan satu kali setiap lima tahun untuk memilih calon anggota DPRD. Agar pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Bawaslu melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan pemilu. Tetapi, pelaksanaan pencegahan tidak sepenuhnya efektif di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar, masih te…
Fungsi BPD sangat penting namun dalam implementasinya fungsi Badan Permusyawaratn Desa di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik padahal secara regulasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan dalam membahas rancangan peraturan desa yang tertuang dalam aturan lebih khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawarat…
Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang hangat dan sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam karena permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini selain karena kebijakankebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada lingkungan, rendahnya komitmen politik yang merugikan lingkungan hidup, juga terjadi karena lemahnya komitmen dari aparat …
Recall yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut sebagai Pemberhentian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik sebelum masa jabatannya habis dan merupakan mekanisme yang oleh undang-undang diberikan otonomi bagi partai politik dalam hal pelaksanakannya. Sedang…
Politik hukum merupakan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Pada BAB II Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan pendampingan melaksanakan tugasnya untuk melakukan…
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya bangunan-bangunan yang dibangun dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar, serta hal ini juga berdampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Padahal setiap bangunan harus memiliki izin berdasarkan pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No…
Bahwa dengan munculnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aplikasi Smart-Tax Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak serta dengan hal itu dapat meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan dari penelitin ini adalah untuk Mengetahui Pengaruh Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 115 Tahun 2021 tentang Peng…
The existence of regional taxes in the era of regional autonomy is a very important part and is inseparable from the administration of government. This means that the greater the region is able to explore local tax potential from the community, the more likely that area will be able to meet the maximum target. Based on the results of a survey conducted by the author at the Regional Revenue Serv…