Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya deepfake, telah memunculkan bentuk kejahatan siber baru yang memanfaatkan wajah publik figure sebagai objek manipulasi digital. Penggunaan wajah secara tidak sah melalui teknologi AI menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, mulai dari pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, hingga potensi penipuan yang …
Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain juga memunculkan risiko penyalahgunaan data pribadi nasabah. Salah satu permasalahan serius yang muncul adalah tindak pidana penipuan yang bersumber dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak internal lembaga keuangan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap metakognitif siswa kelas VIII di UPT SMP Negeri 4 Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Populasi penelitian siswa siswa kelas VIII 1, VIII 2 dan VIII 3 yang berjumlah 73 siswa, dengan teknik sampling jenuh sehing…
Perkembangan Desa di Indonesia berdasarkan aspek yuridis dapat dilihat melalui penerapan berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, perubahan signifikan dalam regulasi pemerintahan desa di Indonesia, khususnya terkait masa jabatan kepala desa, transisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan dari 6 tahun (maksimal 3 per…
Penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing menjadi salah satu masalah yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Pekanbaru. Overstay dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi hukum, sosial, maupun keamanan negara. Kantor Imigrasi sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan aturan mengenai izin ting…
Penyelenggaraan KPBPB Karimun menciptakan dualisme yuridis dan konflik kewenangan fundamental antara Badan Pengusahaan (BP) yang sentralistik berdasarkan rezim lex specialis, dengan Pemerintah Daerah yang desentralistis sesuai amanat otonomi daerah. Benturan rezim hukum ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan di sektor krusial seperti perizinan, tata ruang, dan fiskal, yang berimplikasi pada …
DPRD merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Jika fungsi dan tugas Dewan perwakilan Daerah tersebut tidak dijalankan dengan baik maka tentu saja semua itu harus dilakukan evaluasi secepatmungkin agar masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat maju dan berkembang Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …
Implementasi pencatatan kelahiran anak dalam perkawinan tidak tercatat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Jo UU No. 24 Tahun 2013 menghadapi beberapa permasalahan, antara lain kurangnya Pengetahuan Publik terhadap proses administrasi kependudukan yang berlaku dapat menyebabkan kesulitan dalam melaporkan kelahiran anak luar dalam perkawinan tidak tercatat. Ditambah lagi dengan keterbatasan sumber…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan profil pelajar pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia di kelas IV SD Muhammadiyah Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode inquiry naturalistic. Sumber data primer dalam penelitian yaitu guru, siswa, dan kepala sekolah. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku d…
Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan amanat tersebut melalui berbagai kebijakan dan program so…