Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada masa pandemic covid 19 dilaksanakan secara e-learning, namun dalam pelaksanaannya tidak optimal, karena kurangnya keseriusan dan antusiame peserta dalam mengikuti diklat. Kegiatan pendidikan dan pelatihan banyak dialihfungsikan disebabkan keterbatasan anggaran dan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dialihfungsi…
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK Muhammad Nasruddin Masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran kota termasuk kelompok yang rentan mengakses air minum dan sanitasi yang layak tersebut. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk misk…
Terkait dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa, masih terdapat sebagian desa yang masih belum mempertanggungjawabkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pada tahun 2021 kepada pemerintah. Serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi pengelolaan anggaran dana desa. Oleh karena itu pentingnya transparansi dal…
In realizing regional capacity and independence as well as strengthening the structure of regional revenues, Rokan Hilir Regency is a city that has one of the most promising potential local revenues, namely Land and Building Tax in the Rural and Urban Sectors. This tax has a large enough role for the continuity and smoothness of development, so it needs to be handled and managed more intensivel…
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Di Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau) ABSTRAK DEDE ILHAM Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggun…
Kepemimpinan Kepala Muban(Desa) merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan Muban yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang Kepala Muban juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan Muban semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring da…
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU ABSTRAK Dela Maiyoza Putri Komunitas adat terpencil merupakan salah satu isu di Indonesia. Komunitas adat terpencil banyak tertinggal dalam bidang pendidikan dan hidup dibawah garis kemiskinan, penting adanya peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam memberdayakan komunitas adat terpencil. Peneliti…
DIGITALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK MELIYANI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Khususnya pada BKPSDM Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggunak…
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) MENUJU PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG PAPERLESSDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK SISCA ANGGRELIA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan Sisten Informasi Manajemen Kepegawaian(SIMPEG) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan hambatan dalam penerapannya. Apl…
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Maka dalam konteks peraturan pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai pembuat peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksana…