Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas pengawasan produk obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.?80 Tahun 2017. BPOM menjalankan pengawasan baik sebelum produk beredar (pre-market) maupun selama peredaran produk (p…
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan keuangan, termasuk perbankan syariah, untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah upaya peningkatan inklusi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan mobile banking menjadi instrumen penting dalam menjangkau masyarakat yang belum terakses layanan keuangan formal. Namun demikian, pengembangan layanan d…
Perjanjian lisan dalam hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hutang piutang, seringkali menjadi masalah dalam praktik peradilan, terutama ketika pihak yang dirugikan menghadapi kesulitan dalam pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian lisan mengenai hutang piutang dalam dua putusan pengadilan, yakni Putusan No. 217/PDT/2021/PT.PBR dan Putusan No. 173/PD…
Perbankan merupakan agen pembangunan dalam kehidupan suatu negara, yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat,kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah lebih produktif. Dalam menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak Debitor untuk menyediakan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank sebagai kre…
Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi.dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pen…
Terhadap alasan perimbangan majelis hakim Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali kurang tidak tepat, karena Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan secara jelas hukum disebutkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Serta pertimbangan hakim yang menyatakan bukti surat yang diajukan …
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pendaftaran hak atas objek jaminan fidusia yang tidak di daftarkan hal ini akan mengakibatkan tidak adanya perolehan sertifikan jaminan fidusia. Kemudian penelitian ini juga mengetahui keabsahan eksekusi dari objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan itu yang mana seharusnya sangat diperlukan perlindungan hukumnya dari berbagai pihak. Jika tida…
Pengertian di atas bahwa setiap usaha yang menggunakan atau menjalankan usaha atau menggunakan SDA yang harus melaksanakan tanggung jawab sosial beserta lingkungannya. TJSL tujuannya agar terus menjaga kelestarian ekonomi dan lingkungan baik secara lingkungan maupun sosial. Bagaimana ini berlaku untuk penegakan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tidak ditegakkan perusahaan?Apakah i…
ABSTRAK Dalam penerapan sistem Tanggung Renteng, pada kenyataannya juga terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (Anggota PNM Mekaar Utama) melakukan wanprestasi angsuran pinjaman, sehingga Anggota PNM Mekaar serta atau yang disebut pula Anggota PNM Mekaar Tanggung Renteng yaitu seluruh anggota kelompok berkewajiban untuk membayar angsuran Anggota PNM Mekaar. Pada penelitian i…
Akses atas energi merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diabaikan di era modern ini. Penyediaan akses listrik bagi desa merupakan suatu program yang strategis untuk menutup kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antar wilayah. Melalui penyediaan akses listrik desa, pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengikis kemiskinan khusunya di Kab…