Peran Otoritas Jasa Keuangan (ojk) Tehadap Kesalahan Bank Dalam Melaporkan In…

ABSTRAK Dalam memberikan kredit, bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah/kredit macet. Salah satu upaya kehati-hatian yang dilakukan ialah melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Namun, dalam penerapannya terkadang aplikasi SLIK juga mengalami permasalahan dalam penerapannya. Seperti yang terjadi da…

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi terhadap Pembayaran Proyek Kerja Antara CV.…

Edition

-

ISBN/ISSN

181010722

Collation

viii, 90 hlm.; 30 x 21 cm

Series Title

-

Call Number

Hukum 331.2 Ism p

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (surrogate Mother) …

Surrogate Mother is an extension of the IVF method known as a womb rental agreement (Surrogacy). Surrogate Mother or what is also called a surrogate mother is a person who binds a guarantee or agreement with a partner. Basically, a Surrogate Mother is a woman who is ready to get pregnant, give birth and hand over the baby she gives birth to to the husband and wife who own the seed. This is usua…

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Surat atau Akta Pengakuan Hutang dengan Jam…

The default case occurred between the aggrieved party and the defendant, for this situation Mr. Mardius as the aggrieved party and Mr. Benny Rioktiana as the litigant. The main problem is that the defendant obtained cash from the aggrieved party and was given collateral as a statement of ownership No.:1157, District of Fifty, Sekip City, Pekanbaru City for the case (Benny Rioktiana. Bachelor of…

Pelaksanaan Tanggung Jawab terhadap Pengiriman Barang dalam Angkutan Laut Men…

Transportation is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, in which the carrier binds himself to organize the safe transportation of goods from one place to another. Bambu Kuning Port, one of the ports serving goods transportation services by sea. Facts in the field show that there are still actions that cause harm to the recipient of the goods as not as expected and inconveni…

Tanggung Jawab Hukum Pihak Wedding Organizer dalam Perjanjian Sewa Menyewa Al…

Everyone is obliged to obey or fulfill the legal regulations that have been set. However, in the legal relationship that occurs, a situation may arise that one party does not fulfill its obligations to the other party whose rights are impaired. It is also possible that one person's rights are harmed by the actions of another, as is the case in a leasing relationship. At this time, the party ren…

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR di PT. Kunango Jantan Berdas…

CSR (corporate Social Responsibility) is a program that is seen as a form of Corporate Social Responsibility to stakeholders and the environment in all aspects of company operations as a new phenomenon in Indonesia, CSR is an activity to pursue the Triple Bottom Line which consists of the 3P concept (profit, people, and planets). So here in addition to pursuing profit for stakeholders, companie…

Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Penegakan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi N…

In achieving legal objectives, one of which is legal certainty, for every engagement made by the community, it is important that a Notary public official plays a role in making authentic deeds as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2014. 2004 concerning the Position of Notary. Such legal certainty is a must in investment guarantees, namely providing certa…

Peranan Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen Pekanbaru Dalam Penyelesaian Se…

Kota Pekanbaru memiliki Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen (LPKK). Yang merupakan Solusi Alternatif dari berbagai Sengketa Konsumen dan Pelaku usaha agar mendapatkan kepastian hukum yang tetap. Dengan Tupoksi yang telah diatur di dalam undang-undang No 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2001 tentang Pengawasan terhadap Produk Barang dan Jasa yan…

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Ringan Impor Pororo The Little …

Kewajiban pencantuman label halal untuk semua makanan dan minuman diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal. D…