Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintahan dalam suatu Negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dibentuklah Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Permasalahan yang dihadapi BPKep Raja Bejamu dalam menjalankan tupoksinya yaitu sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Objek Wisata Pantai Kuala Terusan (Kute) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan faktor penghambat dan pendukung pengembangan objek wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengembangan ob…
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DALAM PEMASANGAN KWH METER DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK Oleh : DEDY WAHYUDI Pelayanan Pemasangan Baru KWH Meter pada Perusahaan Listrik Negara belum memberikan kepuasan bagi masyarakat dikarenakan lambatnya penyelesaian pemasangan KWH meter. Pelayanan Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Mandau Kabupaten Be…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kedisiplinan pegawai di Kantor Camat Kampar Kiri yang terlihat dari keterlambatan, ketidakhadiran, serta lambannya pelayanan administrasi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pembinaan camat terhadap disiplin kerja pegawai dan mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas pembinaan tersebut. Menggunakan metode kualitatif…
Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Oleh: Imron Busfari Npm: 217310101 Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasak…
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki fungsi dan peran untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM) dalam menangani dan mencegah tindak kekerasan seksual.…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan administrasi pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. SKGR memiliki peran penting sebagai dokumen awal atau alas hak masyarakat dalam memperoleh kepemilikan tanah, meskipun kekuatan hukumnya masih terbatas dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Penelitian menggunakan metod…
Aktivitas pedagang kaki lima yang menempati trotoar dan bahu jalan telah melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan masih banyak ditemukan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang sehingga menimbulkan kemacetan, masalah kebersihan, serta menurunkan kualitas tata ruang kota. Penelitian ini bertujuan untuk meng…
Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau masih memiliki pengawasan yang di tugaskan lebih rendah dan belum menyesuaikan penilaian yang efektif dan optimal dalam menuntaskan laporan tersebut, pengawasan Ombudsman terhadap pelaporan pengaduan masyarakat masih belum sesuai pada waktu yang sudah ditetapkan, dengan hal ini pengawasan dari Ombudsman dengan laporan yang dapat …
Parking has become a necessity and there are almost all roads in the city of Pekanbaru. In 2017 there were 122 roads in Pekanbaru City which were permitted to be parking locations with 197 locations recorded or licensed. But for the number of illegal parking points in Pekanbaru City, the Transportation Agency does not have the data, because there is no Department of Transportation that conducts…