Negara Indonesia adalah negara hukum yang memperhatikan setiap hak asasi manusia didalam mahkamah konstitusi ditetapkan dan dituangkan dalam suatu undang-undang yang mengikat. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang Keenagakerjaan terkait dengan Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan orang yang tidak …
Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD mempunyai peran yang sangat besar dalam proses penyusunan perencanan Desa dan pembangunan Desa secara keseluruhan bersama Kepala Desa. Namun, dalam proses perjalanan keberadaan BPD, sering ditemui berbagai kendala yang menyebabkan tidak berjalannya fungsi BPD secara utuh sesuai deng…
Badan Pengawas Pemilu lembaga lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan efektif sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahu…
Setiap pembuktian dalam sebuah peradilan memerlukan adanya bukti, dan juga saksi – saksi yang nantinya bisa menjadi tolak ukur mejelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara, begitupula di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisahan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, diperlukan adanya saksi, baik itu saksi yang menjadi orang yang langsung turun kelapang…
ABSTRAK Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan banyak perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pada ketentuan pasal 43 Ayat 1 bahwa anak diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga deng…
The Regional People's Representative Council is placed under regional autonomy as a people's representative institution or institution that has the most role in determining the process of democratization in various regions. Even deep in fact the Regional People's Representative Council is still not fully able carry out its function properly. With the enactment of Law Number 23 of 2014 concernin…
ABSTRAK Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga pengawas pemilihan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan efektif sesuai …