Penelitian ini berjudul Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Seberida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Permasalahan ini menjadi penting mengingat meningkatnya kasus penyalahgun…
Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Rokok ilegal adalah produk tembakau yang diedarkan tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sah, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara serta berdampak negati…
Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa. Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pida…
Dalam hukum Indonesia kejahatan Narkotika dan Psikotrapika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi dalam bentuk penyalahgunaan Narkotika beragam. Pertanggungjawaban pidana terkait…
ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan keadilan, termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika. Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamin) yang tergolong Narkotika Golongan I masih menjadi isu serius karena mengancam keamanan dan masa depan generasi bangsa. Di wilayah hukum Polsek Tapung Hilir, meskipun terjadi fluktuasi, kasus pen…
Seiring dengan perubahan dalam dunia hukum yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mengadaptasi perkembangan tersebut. Dengan berjalannya waktu serta untuk memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan penggunaan teknologi secara maksimal di ruang Pengadilan, ketua Mahkamah Agung mengubah peraturan Nomor 3 tahun 2018 dengan menerapkan E-Litigasi melalu…
Tindak pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkara NOMOR: 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr terdakwa Hendy Derhavin yang merupakan kepala SATPOL PP Kabupaten Siak pada tahun 2023 didakwakan secara sadar dan sengaja menandatangani proposal permintaan uang kemudian mengarahkan ang…
Penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi harus lebih ditingkatkan lagi. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh praturan yang ada, mulai dari Undang- Undang Kepolisian yang berkaitan dengan pornografi dan Undang-Undang pornografi yang berlaku di tana…
Kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Pbr berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) Riau, yang memuat spanduk bergambar karikatur menyerupai Gubernur Riau dengan tulisan “Tangkap Gubernur Drakula”. Aksi tersebut dianggap telah merendahkan kehormatan pejabat publ…
Upaya paksa merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh penegak hukum kepada pelaku tindak pidana dengan membatasi hak asasi seseorang seperti kebebasan seseorang untuk bergerak, memiliki atau menguasai suatu barang, atau menjaga kemerdekaan pribadinya agar tidak diganggu oleh pihak lain. Penangkapan adalah salah satu jenis Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku tin…