Penerapan electronic goverment merupakan sebuah perubahan dalam sistem pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi. Pemerintah Desa Benteng Utara mulai menerapakan electronic government dengan adanya sebuah aplikasi online, dalam aplikasi online ini salah satu manfaatnya ialah menberikan layanan online tetapi dalam dalam pelayanan hal ini belum sama sekali dilaksanakan untuk pelayanan publik. Pen…
ABSTRAK PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MEMBANTU PEMERINTAH KELURAHAN MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PEMATANG KAPAU KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU Oleh : Alvin Syahputra NPM : 187310026 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan …
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu sudah banyak mendapatkan penghargaan tetapi kasus pelanggaran hak an…
Pemadaman kebakaran yang terjadi di masayarakat masih belum dapat ditangani dengan maksimal pemerintah masih terlihat lamban dalam penaganannya. Penaganan kebakaran di Kecamatan Tampan belum dapat ditangani dengan baik lambannya penaganan kebakaran menyebabkan kerugian bagi masayarakat. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari penca…
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu lembaga teknis daerah. yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang berbentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu fungsi Satpol PP adalah Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian. Dalam hal ini adalah penertiban PKL di Pasar …
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang menyatakan bahwa masyarakat pemberdayaan melalui partisipasi mereka dalam pengawasan akan memastikan pelaksanaannya mewujudkan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi dan nepotisme. Ombudsman sebagai lembaga independent yang mengawasi di-harapkan tetap ada untuk cepat menuju…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pengawasan Imigran Di Kota Pekanbaru, Imigran yang semakin bertambah dari berbagai negara, menuntut Rumah Detensi Imigrasi dapat melakukan pengawasan dengan seksama dan terstruktur. Namun berdasarkan fakta diperoleh penulis melalui observasi bahwa penerapan pengawasan terhadap imigran ini masih jauh dari kata kurang …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan produk minuman tanpa izin edar yang beredar. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan peredaran minuman yang tidak memiliki izin edar oleh BBPOM kota Pekanbaru pada Tahun 2020, 2) untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan peredaran minuman yan…
Aset desa merupakan barang milik desa" yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis-jenis Aset Desa Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlak…
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH (STUDI PADA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DIKELURAHAN PANGKALAN SESAI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI Abstrak Oleh : Faisal Zalico Npm: 177310181 Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU. Peneliti merasa…