Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berwenang menjalankan tiga fungsi, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Penelitian ini mengkaji salah satu dari tiga fungsi tersebut, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah baik yang diajukan oleh pemerintah daerah maupun yang bersumber dari usulan DPRD. Ada fenomena…
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu ketidakpatuhan oleh pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Frasa yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dimunculkan kembali pada Undang-undang berikutnya, menimbulkan permasalahan akibat diberlakukannya kembali frasa…
Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang yang ekonomi, serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan d…