Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid adalah salah satu upaya pencegahan penyakit tetanus neonatorum yang diwajibkan bagi calon pengantin perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun imunisai tetanus toxoid bertujuan untuk melindungi kesehatan, namun dalam pelaksanaanya berpotensi menimbulkan efek samping yang dapat merugikan calon pengantin perempuan. Oleh karena itu diperlukannya perlind…
Perkawinan pada usia di bawah batas yang ditentukan masih menjadi persoalan hukum sekaligus sosial di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya pernikahan di usia muda melalui mekanisme dispensasi kawin. Di Kabupaten Tebing Tinggi, besarn…
Pemenuhan hak nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun telah terjadi perceraian. Kewajiban tersebut diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang b…
Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang mengatur status perkawinan dan akibat hukumnya menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum anak. Namun, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana p…
Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 secara ideal (das sollen) dirancang sebagai mekanisme penyelamatan (rescue mechanism) bagi perusahaan. Namun, penerapannya pada perusahaan rintisan (startup) teknologi menimbulkan problematika fundamental, di mana kerangka hukum yang didesain untuk ekonomi industri berbasis aset fisik berbenturan dengan re…
Bimbingan perkawinan merupakan cara yang dapat membantu calon pengantin untuk mendapatkan bekal pengetahuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan diharapkan dapat mewujudkan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Alquran dan undang-undang, juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan k…
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pasal telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait Undang-Undang Dasar Pasal 28J ayat 2 yang mengatur tentang kebebasan informasi dan komunikasi, dengan perkembangan zaman…
Perjanjian merupakan adanya hubungan hukum dari dua pihak atau lebih karena telah melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikat dirinya untuk memberikan pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut telah disangg…
Konsep harta bersama dalam hukum keluarga memiliki implikasi yang sangat penting dalam pembagian harta setelah perceraian. Kasus banding perkara perceraian nomor 16/PDT.G/2024/PTA.JK menjadi fokus penelitian ini karena melibatkan sengketa pembagian royalti lagu dan menjadikan hal ini sebagai kasus yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pembag…
Perkawinan merupakan suatu ikatan hukum yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kesiapan fisik, mental, serta kematangan usia dari para calon mempelai. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang…