Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk mengakses berbagai pelayanan publik, seperti pengurusan jual beli tanah, SIM, dan lainnya. Kebijakan yang bertujuan mempercepat cakupan kesehatan universal (UHC) ini menimbulkan persoalan krusial, karena mengubah hak …