Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif penjatuhan sanksi pidana. Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan ke…
Politik uang tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 523 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pem…
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Adapun kasus yang terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tesis ini dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana termuat dalam pu…
Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas disebabkan beberapa faktor interpretasi hukum yang berbeda, pertimbangan keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta subjekti…
Kejaksaan Agung telah memperkenalkan program yang merupakan alternatif dalam penyelesaian masalah dalam suatu perkara, yang dikenal dengan istilah Restorative Justice. Dalam setiap kasus, jaksa harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta tujuan dari hukuman atau tindakan hukum yang diberikan. Berdasarkan masalah pokok penelitian, Ba…
The process of proving money laundering is different from examining criminal cases in general, one form of extraordinary effort is in the context of proving money laundering cases in court which uses a limited and balanced mechanism of reversing the burden of proof or reversing the burden of proof. The main problem in this research is what is the process of proving money laundering in case …
The abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia has spread to all regions of the country and has spread to various areas of life, including educational environments, work environments, and residential environments, as well as law enforcement environments. One law enforcement institution that is also not free from the abuse and illicit trafficking of narcotics is the Correctional Ins…
The development of criminal acts along with the development of the times is increasingly rampant. This is inseparable from the development of the times that are increasingly sophisticated so that it is possible that the mode of the perpetrators of criminal acts themselves is also increasingly sophisticated, both in terms of thinking (mode) and in terms of technology. This development greatly in…
Article 69 paragraph 1 letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management prohibits someone from clearing land by burning it. However, law enforcement in Indonesia is still relatively weak. For example, these rules regarding public and private ownership rights lead to the use of fire as a weapon in land ownership conflicts. In the case study that the author exa…
Forest destruction in Indonesia is an ongoing problem, as our forests are being destroyed by human activities such as illegal logging, land encroachment, and forest fires. As a result of this forest destruction, many plant and animal species are threatened with extinction because they lose their homes and food sources. In addition, forest destruction also has an impact on the global climate bec…