Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hidup perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun, secara empiris terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penanganan femisida pembunuhan berbasis gender yang belum memperoleh rekognisi yuridis sebagai delik mandiri. Fenomena ini menimbulkan problem…
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengingat tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korban. Di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku residivis masih seri…
Tujuan penegakan hukum adalah menjadikan hukum, baik secara teknis maupun praktis, sebagai pedoman perilaku dalam semua tindakan hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun subjek hukum yang bersangkutan. Menurut Pasal 362 Bab XXII Kitab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” siapa pun yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian besar merupakan milik orang lain, dengan maksud …
Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, penganiayaan serta perlakuan yang salah terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi diri…
Penegakan kode etik advokat merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas profesi advokat sebagai profesi yang dikenal sebagai officium nobile. Advokat tidak hanya berperan sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai bagian dari unsur penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap klien, pengadilan, serta masyarakat. Dalam praktiknya, pelanggaran…
Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480, 481, dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu unsur utama yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan adalah unsur kesengajaan (dolus), yang mengartikan bahwa pelaku penadahan dianggap layak untuk menyadari bahwa barang yang diperolehnya berasal dari tindak kejahatan. Dalam praktik persidangan, membu…
Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori "violent crime"(kejahatan kekerasan). Kejahatan ini tidak hanya melibatkan perampasan harta benda milik orang lain, tetapi juga disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan korban. Dari tinjauan kriminologis, pencurian dengan kekerasan dipandang sebaga…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi jual beli barang di bawah harga pasar yang telah menjadi hukum pasar tidak tertulis di masyarakat. Namun, praktik ini sering kali menjerat pembeli beriktikad baik ke dalam tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, terutama dalam transaksi handphone (HP) secara online. Fenomena pencurian sebagai tindak pidana asal (pr…
Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas pelaku tindak pidana. Dalam kasus yang diambil oleh penulis merupakan salah satu pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi di wilayah Polresta Pekanbaru. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan yang …
Adanya hubungan afiliasi (conflict of interest) antara penyelenggara negara dengan pihak yang berkepentingan (swasta) menjadi faktor pendukung terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya di sektor kehutanan, Bentuk korupsi yang seringkali terjadi di sektor kehutanan ialah korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit atau penanaman s…