Filter by
PERAN BAWASLU DALAM MENINDAK MONEY POLITIC PADA PILKADA KOTA PEKANBARU TAHUN …
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam praktiknya, Pilkada masih dihadapkan pada berbagai pelanggaran, salah satunya praktik politik uang (money politic) yang berpotensi merusak integritas demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221010596
- Collation
- i,116 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.48 Tia p
TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR …
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah yang menuntut terselenggaranya proses pemilihan secara jujur, adil, dan berintegritas. Dalam setiap tahapan Pilkada, potensi terjadinya pelanggaran tetap ada, sehingga peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221010545
- Collation
- i, 86 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.07 Ris t
Partisipasi hak politik kaum disabilitas dalam pemilukada tahun 2024 di kabup…
Partisipasi politik merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, termasuk bagi kaum disabilitas yang memiliki kedudukan setara sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 menjadi sarana penting untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak politik kaum disabilitas telah dilaksanakan secara i…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221010427
- Collation
- i, 93 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.48 Muh p
Tinjauan Pelaksanaan Advokasi Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau At…
Hakim selaku aktor utama pada pengadilan, haruslah terjaga independensinya. Maka dibentuk lembaga bernama Komisi Yudisial yang Pada Pasal 24B UndangUndang Dasar 1945 dikatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Salah satu tug…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010139
- Collation
- i, 194 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Lon t
Tinjauan Hukum Tentang Pelayanan Publik Dibidang Pertanahan (Studi Kasus pada…
The National Land Agency (BPN) is a government agency that owns the task of managing the administration of national land affairs, with increasing the processing of land certificates at the office of the National Land Agency in particular in the Public Service Mall this raises various complaints in the community, such as less than optimal service, long and few management processes buying and sel…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 161010188
- Collation
- viii, 88 hlm.; 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 651 Muh t
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography