Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor penghambat penggunaan SIINas pada DP2KUKM Provinsi Riau. Implementasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DP2KUKM) Provinsi Riau menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pend…
Akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam bidang pendidikan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan yang krusial dalam proses ini, terutama terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (…
Sekretaris DPRD (Sekwan) mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengo…
Perkembangan pesat teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap cara instansi pemerintah mengelola operasionalnya, khususnya dalam hal akuntabilitas keuangan. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengev…
Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk menganalisis pelaksanaan Kualitas Pelayanan Publik Pada Bidang Administrasi Kelurahan Wonerejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi dalam Kualitas Pelayanan Publik Pada Bidang Administrasi Kelurahan Wonerejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Metode dari penelitian yang dilaksanakan ini adala…
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Program Bantuan Premi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Kerangka analisis menggunakan teori evaluasi dari Pearce dan Robinson, yang mengukur efektivitas implementasi program melalui empat dimensi tanggung jawab: ekonomi, hukum, etis, dan diskresi. Pendekatan ini dipilih…
Tujuan ditetapkannya kawasan konservasi adalah untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya agar masyarakat tetap bisa memanfaatkannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif sangat memerlukan peran dan partisipasi masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi, salah satunya dengan penyaluran ban…
Proses Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Episode 19 di Provinsi Riau bertujuan untuk menganalisis proses pelibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Collaborative Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan pada keterlibatan lintas sector baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga no…
PUBLIC SERVICE INNOVATION IN THE BEST PRACTICE PERSPECTIVE AT THE INVESTMENT AND ONE-STOP SERVICES OFFICE OF RIAU PROVINCE Raja Yena Verawati Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia Abstract This paper is a research study on the science of public administration that analyzes public service innovation from the perspective of best practices at the Riau Province Investment and One-Stop…
This research is a study of social problems that occur in the community, especially at the youth level that occurs in various regions in Riau Province. The large number of teenagers who fall into negative behavior such as drug abuse, free sex which eventually becomes the reason for early marriage, to contracting infectious diseases such as HIV/AIDS. The problems that threaten young people will…