Pengurus perumahan dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai tugas rutin seperti administrasi warga, iuran, dan kegiatan. Pengurus dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut secara efisien dan akuntabel, namun dalam kenyataannya, pengelolaan di Perumahan Villa Windaro Permai seringkali dihadapkan pada kurangnya transparansi informasi terkait administrasi dan keua…
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi digital pada Kurikulum Merdeka di UPT SDN 023 Pandau Jaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari guru wali kelas VA dan VB serta siswa kelas VA…
Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang mengatur status perkawinan dan akibat hukumnya menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum anak. Namun, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana p…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons perubahan tersebut dengan menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 juncto P…
Peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang melarang klaim menyesatkan dengan praktik di lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, khususnya terkait keamanan, khasiat, dan komp…
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menuntut perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks hukum Indonesia, CSR menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pe…
Ditinjau dari permasalahan hukum yang terdapat pada studi kasus disebuah perusahaan konveksi PT. Sunset Global Indonesia yaitu Sunset Convection jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang mana pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berbunyi adalah : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena k…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh live streaming terhadap impulsive buying pada pengguna e-commerce Shopee dalam pembelian produk skincare Skintific. Fenomena pembelian impulsif semakin meningkat seiring dengan perkembangan fitur interaktif di platform e-commerce, salah satunya adalah live streaming. Melalui fitur tersebut, penjual dapat menampilkan produk secara real-time, mem…
Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 secara ideal (das sollen) dirancang sebagai mekanisme penyelamatan (rescue mechanism) bagi perusahaan. Namun, penerapannya pada perusahaan rintisan (startup) teknologi menimbulkan problematika fundamental, di mana kerangka hukum yang didesain untuk ekonomi industri berbasis aset fisik berbenturan dengan re…
Penelitian ini berjudul “Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif …