Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan tentang pemenuhan hak atau ganti rugi yang diperoleh oleh korban kekerasan seksual serta menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya kasus ini. Dengan penggunaan metode penelitian kualitatif dan tipe deskriptif maka peneliti memperoleh data pe…
Victim blaming adalah fenomena yang terjadi ketika seorang korban kejahatan atau tragedi tertentu diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi pada mereka. Pada beberapa kasus pelecehan seksual, yang terjadi kerap kali korban justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Hal tersebut disebut dengan victim blaming. Victim blaming biasanya terjadi dalam kasus pelecehan atau penyera…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan masyarakat khususnya di Wilayah Kabupaten Pelalawan. Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang peranan korban dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, korban juga sangat berperan penting dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana per…
Narapidana narkotika memerlukan perhatian khusus dalam proses pembinaan, salah satunya melalui pola pengamanan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pengamanan yang diterapkan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru terhadap narapidana narkotika serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan ada…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah termuat berbagai regulasi-regulasi yang sifatnya khusus dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai saksi, maupun anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana. Namun, demikian meskipun telah diberikan ketentuan khusus ternyata tidak dapat menjamin tindakan aparat penegak hukum dalam memperl…
Upah merupakan wujud penghargaan negara terhadap martabat manusia yang bekerja sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Namun pasca berlakunya UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja jo. PP No. 49/2025 tentang Pengupahan, kedudukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdegradasi dari angka dasar menjadi sekadar bahan pertimbangan dalam formula upah minimum. Hal ini bert…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau dalam menangani peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru serta untuk menganalisis efektivitas strategi tersebut dalam upaya penegakan hukum. Fenomena peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dari sisi penerimaan cukai maupun dari aspek kesehatan masyarakat. Oleh kare…
Peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang melarang klaim menyesatkan dengan praktik di lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, khususnya terkait keamanan, khasiat, dan komp…
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menuntut perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks hukum Indonesia, CSR menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pe…
Ditinjau dari permasalahan hukum yang terdapat pada studi kasus disebuah perusahaan konveksi PT. Sunset Global Indonesia yaitu Sunset Convection jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang mana pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berbunyi adalah : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena k…