Upah merupakan wujud penghargaan negara terhadap martabat manusia yang bekerja sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Namun pasca berlakunya UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja jo. PP No. 49/2025 tentang Pengupahan, kedudukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdegradasi dari angka dasar menjadi sekadar bahan pertimbangan dalam formula upah minimum. Hal ini bert…
Kemajuan teknologi diiringi dengan penemuan internet yang semakin memudahkan masyarakat, tak hanya Indonesia namun seluruh dunia ikut merasakan kemudahan semenjak adanya internet. Perkembangan internet semakin hari semakin canggih dengan adanya beberapa aplikasi-aplikasi ecommerce yang sangat membantu memudahkan aktivitas banyak orang. Di era digital, aktivitas bisnis tidak lagi memerlukan per…
Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dalam pelayanan publik di Indonesia guna memajukan masyarakat sejahtera adil dan makmur, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, kerjasama dengan pihak swasta menjadi alternatif yang strategis. Salah satu bentuk kerjasama yang sedang berkembang di masyarakat adalah perjanjian Build Opera…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A dalam pengelolaan uang konsinyasi proyek jalan tol Pekanbaru Dumai dari aspek hukum bisnis dan merumuskan formulasi yuridis ideal di masa depan untuk menjamin kepastian hak para pihak bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan undang-un…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum bagi investor asing dalam kegiatan penanaman modal, khususnya dalam aspek hubungan kontraktual pengadaan bahan baku yang menjadi penunjang utama kegiatan operasional perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor asing dalam pengadaa…
Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban serta harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian berjalan sesuai kesepakatan sehingga dapat menimbulkan wanprestasi. Hal ini terjadi dalam perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pbr antara Erman Abbas dan Afrizal Abbas melawan PT Karu…
Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai karya digital, termasuk komik digital Webtoon. Namun, kemajuan teknologi tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum berupa penyebaran komik digital melalui website ilegal tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan…
Peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang melarang klaim menyesatkan dengan praktik di lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, khususnya terkait keamanan, khasiat, dan komp…
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menuntut perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks hukum Indonesia, CSR menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pe…
Ditinjau dari permasalahan hukum yang terdapat pada studi kasus disebuah perusahaan konveksi PT. Sunset Global Indonesia yaitu Sunset Convection jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang mana pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berbunyi adalah : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena k…