Transformasi digital sektor kesehatan melalui kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) membawa konsekuensi yuridis fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini merekonstruksi paradigma tata kelola informasi kesehatan dari rezim kerahasiaan medis yang bersifat paternalistik-pasif menjadi rezim pelindungan d…
Peran regulasi yang memadai berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat bagi operasional Bank Syariah Indonesia dan khususnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bangkinang, sehingga dapat berjalan secara terstruktur dan transparan. Regulasi tersebut memberikan kepercayaan kepada masyarakat, melindungi kepentingan para nasabah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip sya…
Fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat non-possessory. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory, Seperti Gadai, Jaminan Fidusia memungkinka n sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan menga mbil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut. Dalam perjanjian jaminan fidusia perl…
Perumahan merupakan kebutuhan dasar disamping pangan dan sandang. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Pemberian pembiayaan rumah merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, salah satunya pemberian pembiayaan rumah oleh Bank BSI Kota Pekanbaru. Sebelum memberikan pembiayaan bank perlu melakukan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Karena, tida…
pekerja sebagai bentuk pencegahan kecelakaan yang ditimbulkan akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan faktor apa saja yang menghambat Swalayan Malaya dan Ranggon Jaya Mart dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Penelitian dilakukan di Swalayan Malaya dan Ranggon Jaya Mart dengan menggunak…
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sifat komersial yang dijalankan oleh masyarakat dan perangkat desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa serta dibentuk mengikuti potensi dan kebutuhan desa tersebut. Kredit yang diberikan dapat menimbulkan perjanjian utang piutang. Agar penyaluran kredit berjalan dengan aman dan bertanggung jawab, BUMDES harus selalu berpegang…
Perlindungan hukum ialah suatu sarana atau upaya untuk menciptakan ketenangan, ketentreman dan ketertiban, maka dengan adanya perlindungan suatu hubungan antar individu atau masyarakat dengan yang lainnya dapat terjaga agar terhindar dari adanya sengketa dan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan terhadap kreditur atas objek hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No 4 …
Salah satu program pemerintah Kampung Pinang Sebatang Barat untuk memajukan ekonomi masyarakat desa yaitu dengan membentuk badan keuangan BUMKam dengan membuat program simpan-pinjam antara masyarakat desa dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Adanya simpan pinjam di Kampung Pinang Sebatang Barat ini tidak dapat dipisahkan dari adanya keterlambatan pembayaran atau kredit macet yang dilakuka…
Perlindungan hukum bagi pelaku usaha sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahasanya. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terutama UMKM sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pe…
Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hudiyanto menyampaikan kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal (investasi bodong) mencapai Rp139,67 triliun sejak tahun 2017 sampai tahun 2023. Contoh dalam kasus yang menimpa Indra Kenz sebagai affiliator aplikasi binomo, investasi bodong yang tidak memiliki izin dari Bada…