ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}

Filter by

  • Publication Year
    To
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
  • General Material Designation
  • Location
    See More
  • Language
Found 48 from your keywords: author=Suparto
First Page Previous 1 2 3 4 5 Last Page
cover
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam Menyelesaikan Pelanggaran P…
Comment Share
Dedi RisantoSuparto

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 menemukan beberapa pelanggaran, dari pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang, pelanggaran administrasi seperti persoalan netralitas ASN, pelanggaran etik seperti pelanggaran yang dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan yang pada akhirnya diberhentikan hingga pelanggaran lainnya. Pelanggaran pemilu kepala daerah di Kabupaten Indragi…

Edition
-
ISBN/ISSN
191010617
Collation
i, 129 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 324.5 Ded k
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Un…
Comment Share
Rio Aprilian PutraSuparto

Untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Perda, anggota DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi Pembentukan Perda harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Pelaksanaan hak-hak DPRD tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik. Pelaksanaan …

Edition
-
ISBN/ISSN
171010261
Collation
ix, 90 hlm.; 30 x 22 cm
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Dprd Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020
Comment Share
Rezasyah PutraSuparto

Jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD sangat tidak sebanding dengan jumlah Ranperda dalam Propemperda yang disepakati antara Pemda dengan DPRD. Dimulai dengan 18, lalu 20, hingga menjadi 22 Ranperda. Ranperda yang telah diajukan ke DPRD disahkan dan Perda tersebut mulai berlaku sehingga Perda Tahun 2020 bisa di Rekap. Pada hasil Rekap Perda Tahun 2020 Perda yang disahkan hanya 3. Masalah pokok…

Edition
-
ISBN/ISSN
171010105
Collation
11 hlm.; 30x 22 cm
Series Title
-
Call Number
Hukum 340 Rez p
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengg…
Comment Share
SupartoHabib Al Huda

Dalam pasal 22 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan secara eksplisit bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau yang disebut sebagai Perppu. Namun faktanya, selama ini mekanisme konstruksi Perppu secara detail dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum dijelaskan secara konkrit dan rigid. Atas d…

Edition
-
ISBN/ISSN
221021056
Collation
i, 139 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 352.14 Hab k
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Nomor 8 Tahun…
Comment Share
SupartoLala Shalsabillah

Kepala Desa memainkan peran krusial dalam proses ini, dimulai dari inisiasi hingga penetapan Peraturan Desa (Perdes). Tugas Kepala Desa meliputi koordinasi dengan berbagai pihak terkait, penyusunan draft Perdes, dan pelaksanaan rapat-rapat musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Setelah draft disetujui, Kepala Desa bertanggung jawab untuk m…

Edition
-
ISBN/ISSN
211010155
Collation
i, 123 Hlm.; 30X21 cm
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomo…
Comment Share
Sabri Akbar. Suparto,

Penelitian ini di latarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sorotan publik karena mengubah ketentuan batas usia minimal calon Wakil Presiden. Meskipun permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, yang notabene seorang mahasiswa dengan legal standing yang dipertanyakan,…

Edition
-
ISBN/ISSN
211010562
Collation
i, 82 Hlm.; 30X21 cm
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota…
Comment Share
SupartoArief Hermawan

Politik hukum tertinggi bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila tidak hanya berisi kaidah hukum benar-salah tetapi juga kaidah etika baik-buruk. Oleh karenanya menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan etika tertinggi. Dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis Pancasila, Indonesia tentunya harus terus melakukan pembang…

Edition
-
ISBN/ISSN
221022161
Collation
i, 120 Hlm.; 30X21 cm
Series Title
-
Call Number
-
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat …
Comment Share
SupartoM Rio Pratama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketent…

Edition
-
ISBN/ISSN
181010194
Collation
i, 78 Hlm.; 30x21 cm.
Series Title
-
Call Number
Hukum 343.07 Rio p
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Penyederhanaan Partai Politik Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Pres…
Comment Share
Reki WahyudiSuparto

Sistem pemerintahan presidensial diterapkan di Indonesia yang disertai dengan sistem kepartaian yang multipartai sangat berpengaruh dalam menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang stabil. Sehingga, sistem multipartai dibawah sistem pemerintahan presidensial menjadi persoalan yang amat menarik karena situasi multipartai sangat sulit bagi satu partai memperoleh mayoritas kursi di lembaga …

Edition
-
ISBN/ISSN
221021080
Collation
i,82 Hlm.; 30X21 Cm
Series Title
-
Call Number
Hukum 346.04 Rez p
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
cover
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Terhadap Efektivitas Penyelenggar…
Comment Share
SupartoHendra Firdaus

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada November tahun 2024 mendatang secara serentak nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 10/2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Faktanya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 menjadi persoalan bagi kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 karena hak konstitusionalnya dirugikan atas penormaan …

Edition
-
ISBN/ISSN
221021081
Collation
i,82 Hlm.; 30X21 Cm
Series Title
-
Call Number
Hukum 346.04 Hen p
Availability1
Add to basket
MARC DownloadCite
First Page Previous 1 2 3 4 5 Last Page
ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?