Kepala Desa memainkan peran krusial dalam proses ini, dimulai dari inisiasi hingga penetapan Peraturan Desa (Perdes). Tugas Kepala Desa meliputi koordinasi dengan berbagai pihak terkait, penyusunan draft Perdes, dan pelaksanaan rapat-rapat musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Setelah draft disetujui, Kepala Desa bertanggung jawab untuk m…
Penelitian ini di latarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sorotan publik karena mengubah ketentuan batas usia minimal calon Wakil Presiden. Meskipun permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, yang notabene seorang mahasiswa dengan legal standing yang dipertanyakan,…
Politik hukum tertinggi bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila tidak hanya berisi kaidah hukum benar-salah tetapi juga kaidah etika baik-buruk. Oleh karenanya menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan etika tertinggi. Dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis Pancasila, Indonesia tentunya harus terus melakukan pembang…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketent…
Sistem pemerintahan presidensial diterapkan di Indonesia yang disertai dengan sistem kepartaian yang multipartai sangat berpengaruh dalam menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang stabil. Sehingga, sistem multipartai dibawah sistem pemerintahan presidensial menjadi persoalan yang amat menarik karena situasi multipartai sangat sulit bagi satu partai memperoleh mayoritas kursi di lembaga …
Pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada November tahun 2024 mendatang secara serentak nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 10/2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Faktanya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 menjadi persoalan bagi kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 karena hak konstitusionalnya dirugikan atas penormaan …
The existence of women in political institutions is certainly highly anticipated. However, very often women who run for office are in the public spotlight, because there are obstacles to moving to become part of political participation, there are very few women and the low representation of women in political institutions. even though the government has issued an affirmative action policy to en…
Pemilihan umum yang berkualitas adalah pemilu yang dilaksanakan oleh lembaga pemilihan umum yang mempu untuk bersikap independen, imparsial, tidak berpihak, serta mengatur kontestan pemilu sesuai dengan keadil dan kesetaraan, memahami teknis kontestasi pemilihan umum, dengan profesional. Kegiatan pemilihan umum ini sangat penting yang berarti sarana dimana masyarakat dapat berperan serta dalam …
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara. Keberadaan desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirn…
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdapat di daerah yang mana memiliki beberapa fungsi yakni, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi Pengawasan yang dilakukan pemerintahan daerah kabupaten maupun kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam lingkup pengawasaan umum dan pengawasan teknis. Pengawasan umum menurut Peraturan Pemerintah Nom…