Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan membentuk sistem perlindungan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, dan akses terhadap informasi yang benar. Dalam undang-undang tersebut juga telah dipaparkan pengertian dari konsumen yaitu “setiap orang pemakai…
Perlindungan konsumen di Indonesia telah berkembang melalui pengaturan hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan melindungi hak konsumen, memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, dan mendorong kesejahteraan sosial. Fokus perlindungan konsumen meliputi aspek transparansi informasi, pengawasan produk, serta pen…
Bekerja untuk negara sebagai pegawai berarti bekerja untuk orang lain ini dapat termasuk bekerja pada pemberi kerja atau orang lain yang disebut sebagai pekerja, dan menerima kompensasi yang layak. Akibatnya, upah juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesehatan karyawan. Hukum hubungan kerja harus didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban peke…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan fokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupa…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai status hukum tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2022-2024 tercatat ada 20 (dua puluh) orang pemilik tanah yang masi berstatus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Hal ini disebabkan masyarakat di Desa Serosah masih belum mem…
Kegiatan kredit ditengah masyarakat berkembang dengan pesat. Pola pemberian kredit oleh Lembaga Keuangan kepada masyarakat menjelma dalam berbagai macam bentuk Dalam prakteknya kegiatan kredit selalu menimbulkan masalah hukum baru karena aturan hukum yang mengatur tentang kredit masih bersifat parsial sehingga menimbulkan disharmonisasi antara aturan yang satu dengan yang lainnya. Penulis merum…
Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan Yayasan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, Yayasan umumnya menggunakan dua jenis perjanjian kerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) da…
ABSTRAK Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan Yayasan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, Yayasan umumnya menggunakan dua jenis perjanjian kerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (…
Penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis Dispensasi Nikah Terhadap Anak Usia Dini Dikecematan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Ketertarikan dalam membahas judul ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, yang bahwasanya sejak tahun 2019 s/d 2023 angka dispensasi nikah diKabupaten Kuantan Singingi terus meningkat dan berda…
Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain dengan waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga maupun tanpa bunga. Perjanjian kredit merupakan sebuah perjanjian awal yang dibuat sebelum penyerahan pembiayaan, yang mana perjanjian ini merupakan hasil kesepakatan antara pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan hukum d…