Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. pemerintahan desa merupakan lembagan eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsii pemerintahan desa. Berdasark…
Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan sistemnya, Indonesia menerapkan sistem presidensial yang memberi presiden banyak kekuasaan untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seo…
Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mewujudkan demokrasi, walaupun dengan tantangan dan dinamika yang signifikan. Konstitusi 1945 menjadi landasan hukum utama meskipun mengalami perubahan politik, dan negara ini terus mengembangkan demokrasi melalui pemilihan umum, partisipasi aktif masyarakat, dan media yang semakin bebas. Undang-undang partai politik tahun…
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerinta…
Penelitian ini dilakukan didasari oleh fenomena-fenomena yang tejadi pada ini Badan Permusyawaratan Desa Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, fenomena yang tejadi pada BPD Desa Pesajian antara lain belum optimalnhya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia yang tergabung dalam Badan permusyawatan Desa masih belum cukup kom…
Pengadilan pajak yang sistem lembaganya merupakan dua kekuasaan negara saat ini menimbulkan keraguan, karena Pengadilan Pajak harus bertindak independen dan adil dalam memberikan keputusan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Menteri Keuangan terkait mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan perwujudan Pengadilan Pajak yang independen setelah adanya pu…
Pemilu dalam demokrasi modern adalah bagian penting dari pembentukan negara dan pemerintahan. Pemilihan umum dianggap sebagai wujud implementasi demokrasi yang sangat jelas. Jika demokrasi diartikan untuk dan oleh rakyat sebagai sebuah pemerintahan, olehnya dilaksanakan pemilihan. Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan dan wujud rakyat berpartisipasi yang paling konkret untuk penyelengga…