Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di Kota Pekanbaru, masih ditemukan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak anak, seperti kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.…
The position and authority of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in the Indonesian constitutional system is reviewed from Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This research uses normative research methods to analyze the position of the AGO in the Indonesian constitutional structure and its role in exercising state power in the …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta mengidentifikasi…
Dalam pasal 1 ayat 1 (1) konstitusi Indonesia UUD 1945 bahwasanya "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Negara kesatuan diartikan sebagai negara yang sifatnya tunggal, dengan tidak adanya pembagian wilayah menjadi negara-negara bagian, melainkan hanya ada satu negara saja di dalamnya. Pembagian wilayah di negara kesatuan dikenal dengan istilah daerah, yang m…
Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar …
Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwasanya Badan Permusyarawatan Desa memiliki hak dalam pengawasan pada kinerja Kepala Desanya. Karena, sebagimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD in…
DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi. DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang, salah satu tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait Pelaksanaan pengelolaan barang…
Kemandirian kekuasaan peradilan dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan hakim tidak dapat dipisahkan dari pemecah perkara, profesi hakim adalah profesi yang terhormat karena kehadiran keadilan tidak bisa lepas dari hakim dalam penerapannya. Dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah pokok diantaranya: Pertama, Bagaimana Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Ko…
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kegiatan politik uang tetap terjadi. Pada saat ini di Indonesia demokrasi tidak terlaksana dengan baik Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama Bagaimana Pengaruh Politik Uang Pada Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Kedua Bagaimana Efekt…
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerinta…