Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u…
Penelitian ini mengkaji penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem bikameral melalui studi komparatif dengan Senat Australia. Pembentukan DPD RI pasca-amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk memperkuat representasi daerah dan menciptakan mekanisme checks and balances dalam proses legislasi nasional. Namun dalam praktiknya, kewenangan legislasi DPD R…
Perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan kebijakan hukum yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan pembatasan dua periode dimaksudkan untuk menjamin stabilitas pemerintahan desa, kesinambungan pembangunan, serta efektivitas penyelenggara…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di Kota Pekanbaru, masih ditemukan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak anak, seperti kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.…
The position and authority of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in the Indonesian constitutional system is reviewed from Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This research uses normative research methods to analyze the position of the AGO in the Indonesian constitutional structure and its role in exercising state power in the …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta mengidentifikasi…
Dalam pasal 1 ayat 1 (1) konstitusi Indonesia UUD 1945 bahwasanya "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Negara kesatuan diartikan sebagai negara yang sifatnya tunggal, dengan tidak adanya pembagian wilayah menjadi negara-negara bagian, melainkan hanya ada satu negara saja di dalamnya. Pembagian wilayah di negara kesatuan dikenal dengan istilah daerah, yang m…
Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar …
Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwasanya Badan Permusyarawatan Desa memiliki hak dalam pengawasan pada kinerja Kepala Desanya. Karena, sebagimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD in…
DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi. DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang, salah satu tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait Pelaksanaan pengelolaan barang…