APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan good governance dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Good Governance, diantaranya diukur dari proses penyusunan APBDesa.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyusunan APBDesa Pandau Jaya tahun 2022 dan mengetahui faktor penghambat dalam penyusunan APBDesa tersebut. Indikator yang digunakan melip…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola objek wisata Embung Air Sejuk di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara keseluruhan tata k…
Pengelolaan badan usaha milik Desa masih menjadi permasalahan usaha badan usaha milik desa belum memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli Desa hal ini dikarenakan usaha yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa itu sendiri. Pengelolaan badan usaha milik Desa Amanah di Desa Bukit Gajah tidak terlepas dari Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel d…
At the beginning of 2020, Indonesia experienced a pandemic of the covid-19 outbreak. One of the impacts caused by Covid-19 is a difficult economy. To overcome this impact, the Indonesian government implemented a budget policy, one of which was village funds. Village funds intended for village development and development are diverted into direct cash assistance village funds. Village funds are r…
Tugas Camat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada Pasal 10 adalah Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: sinergitas dengan perangkat daerah dan/atauinstansi vertikal yang terkait, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihakswasta dan pelaporan pelaks…
Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungi legislasinya Badan Permusyawaratan Desa Rimbo Panjang untuk membentukan peraturan desa terdapat beberapa mekani…
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUNGAI LITI KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR ABSTRAK Oleh Yogi Nopriadi Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui tingkat Obyektif Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri K…
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semacam wadah untuk melaksanakan demokrasi di tingkat desa. Kedudukan BPD yang berfungsi sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyepakati peraturan desa, dan melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa. Dalam hal ini BPD juga merupakan salah satu tatanan pemerintahan Desa. Tujuan penelitian BPD ini agar mengetahui bagaimana hasil dalam pe…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator Evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn (2003:610) meliputi ; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, d…
Terdapat angka kredit macet yang tinggi dalam unit usaha simpan pinjam pada BUMDes di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar menjadi suatu permasalahan yang dianggap serius karena dengan jumlah anggaran kredit macetnya berkisar puluhan juta bahkan hampir ratusan juta hal ini terlihat pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pinjaman tersebut maka dibutuhkanlah …