Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Huk…
The perpetrators of the crime of intercourse with minors, who are charged under Article 76E Jo Article 82 paragraph (1) of Law No. 17 of 2016 regarding the second amendment to the Child Protection Law number 23 of 2002 which was decided by the Dumai District Court in case Number 335/Pid.Sus/2021/PN.Dum. Based on the background above, the problem to be answered in this thesis research is about h…
ABSTRAK Banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses seperti tindak pidana biasa mulai meresahkan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan sehingga masyarakat dapat tenteram, justru hukum pidana berbalik menyerang masyarakat itu sendiri. Penulis mengambil penelitian di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dumai ini, dikarenakan tingginya kasus pencurian b…
EKSISTENSI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU ABSTRAK Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan …
Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau Tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari - hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyaraka…
ABSTRAK Pencurian merupakan perbuatan yang melibatkan pengambilan barang yang dimiliki orang lain tanpa seizin atau legalitas yang sesuai, serta secara nyata melanggar norma hukum yang berlaku, merugikan secara materiil atau nonmateriil bagi pemilik barang tersebut. Pencurian yang sering terjadi di wilayah hukum polres siak merupakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara mengamb…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 46/Pid.B/2024/PN Pbr. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 46/Pid.B/2024/PN Pbr. Jenis penelitian ini hukum normatif dengan sifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan b…
Pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 82 Ayat (1) Junto 76 (E) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan penipuan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk. anakanak." melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan d…
HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ABSTRAK Di Indonesia kasus kekerasan seksual pada anak ialah masalah signifikan yang dihadapi masyarakat. UU No 23 Tahun 2002 yang sudah dirubah dengan UU No 17 Tahun 2016 serta UU No 35 Tahun 2014 menekankan betapa pentingnya perlindungan anak serta kewajiban semua pi…
ABSTRAK Hukum Acara Pidana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang bagaimana cara para aparatur penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana, dimana harus memerhatikan…