This study focuses on the application of the principle of accountability in Village Fund Management with the aim of describing the accountability of village fund management in Maharatu Village, Marpoyan Peace District, Pekanbaru City. This research was conducted to determine the accountability of village fund management. This research is expected to be useful for the Pekanbaru City Government, …
Kurangnya bimbingan berupa pemberian petunjuk lurah kepada Rukun Warga mengenai teknis pelaksanaan dalam aspek mutu dan kemampuan kinerja Rukun Warga dalam melakukan pelayanan pada masyarakat sesuai fungsi Rukun Warga yaitu berupa pendataan kependudukan/sebagai Administrator kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya. Sesuai dengan survei peneliti di lapangan bahwa masih banyak masyarak…
Tourism is an integral part of national development which is carried out in a systematic, planned, integrated, sustainable and responsible manner while still providing protection for religious and cultural values that live in society. With the existence of various tourist objects as mentioned above, the regional government of Indragiri Hulu Regency needs to prepare itself as a tourist destinati…
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) KELILING SATLANTAS POLRES ROKAN HILIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK ABSTRAK Indra Lukman Prabowo Tujuan penelitian ini adalah untuik menganalisis Kualitas Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling pada Unit SATLANTAS POLRES Rokan Hilir. Rumusan Masalah penelitian “Bagaimanakah Pelaksanaan Pel…
To maintain the stability of employee performance, it can be known through the factors that influence it. The purpose of this study was to determine the analysis of performance and factors that affect employees in the field of transfers and employment status of Regional Office XII of the Pekanbaru State Civil Service Agency. This research used qualitative method with descriptive type, namely us…
Asas keterbukaan merupakan asas yang terdapat dalam pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas ini menjelaskan bahwa didalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan hendaklah dilakukan secara terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai kepengundangan semuanya itu harus dilakukan secara terbuka. Be…
Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga mutlak diperlukan reformasi. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, juga penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Pemerintah m…
Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga mutlak diperlukan reformasi. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, juga penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Pemerintah m…
In bankruptcy cases, many decisions do not satisfy the parties, namely concurrent creditors. In this case, the decision prioritizes decisions on preferred creditors, while concurrent creditors receive less attention to their rights. This is what happened in Decision Number: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Airline company bankruptcy case against other concurrent creditors such as tr…
Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya harus menjunjung tinggi konsep demokrasi yaitu memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Dalam perkembangannya konsep demokrasi dan hak asasi manusia erat kaitannya dengan negara hukum. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), Salah satu pe…