Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Tindak Pidana Investas…

Kebijakan formulasi pada suatu undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, dengan melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan masa-masa yang akan datang dengan melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap kekosongan hukum atas perlindungan korban tindak pidana, agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum. Maraknya Lembaga Jasa Ke…

Pengaruh Komitmen Kerja Karyawan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan…

This study aims to find out the Effect of Employee Work Commitment and Job Satisfaction on Employee Performance in PT. Telkom Indonesia Pekanbaru and to know the obstacles faced in increasing employee work commitment to PT. Telkom pekanbaru. The object of this research is the author taking the research location on PT. Telkom Jln.Jendral Sudirman No. 199 Pekanbaru. The sample in this study numbe…

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian deng…

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbentang dari sabang sampai merauke serta negara Indoensia memiliki berbagai macam suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar baik di kota maupun di desa. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat antara hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan seperti adagium ibi ius ibu societas yan…

PENGARUH KETERLIBATAN KARYAWAN DAN KESEIMBANGAN KEHIDUPAN KERJA TERHADAP I…

Tujuan penelitian ini menguji pengaruh Keterlibatan Karyawan dan Keseimbangan Kehidupan Kerja terhadap Intensi Turnover pada karyawan PT. Bank Riau Kepri Syariah Kantor Pusat Pekanbaru. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi Penelitian ini adalah Karyawan Kantor Pusat PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, dengan sampel sebanyak 83 karyawan kan…

Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di…

Edition

-

ISBN/ISSN

185210053

Collation

i, 131 Hlm.;30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Manajemen 658.31 Med p

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Ta…

Penyelesaian kasus pidana dengan menitikberatkan pada supporting equity atau Helpful Equity yang menggarisbawahi reklamasi ke keadaan uniknya dan keseimbangan keamanan dan kepentingan korban dan pelaku. Sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), Kejaksaan Agung memegang peranan penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan restorative justice. Isu utama yang diangkat dari i…

Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di K…

Salah satu hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian adalah mendapatkan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. P…

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Insvestor Pasar Modal: Studi Perbandingan di…

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui, mengkaji, menganalisis mengenai perbandingan pengaturan pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai perlindungan hukum investor pasar modal. Rumusan msalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi investor Pasar Modal di Indonesia dan Amerika Serikat? Dan…

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Sawah di Kec…

Padi merupakan salah satu komoditi yang dapat membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Tualang dengan adanya potensi lahan sebagai pendukung faktor produksi. Usahatani padi sawah ini merupakan bisnis yang potensial dan menguntungkan untuk dikembangkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: 1) Karakteristik dan profil petani padi sawah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 2) penggunaan …

Kebijakan Reformulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional dalam Ancaman Pidana Ma…

Korupsi anggaran bansos atau dana penanggulangan wabah Corona Virus Diasease 2019 (Covid-19) yang saat ini terjadi dapat dijatuhkan hukuman mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kenyataannya pelaku hanya mendapatkan sanksi pidana, dimana pada saat wabah Corona Virus D…