Art Original
Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ABSTRAK Oleh SRI RAHAYU Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta faktor penghambat. Pada umumnya pemerintah daerah, dan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah diharapkan mampu mengimplementasikan Good Governance untuk memperbaiki kinerja dalam menjalankan kepemerintahan, namun dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan secara transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif; key informan yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Kasub.bag, Kepegawaian Sekretariat Dewan, Kasub.bag Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika dan Staf. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu Good Governance dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dinilai secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang, ssumber daya manusia sudah cukup memadai secara kuantitas, kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti terdapat kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemlikan atas aset tetap. Adanya Oknum dari Pejabat atau Pegawai Pemerintah yang tidak mau Menandatangani Surat Berita Acara Pengamanan Barang.
No other version available