Art Original

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Padang

---

Untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan perempuan, dilakukan penempatan perempuan klasifikasi berdasarkan: Usia, Jenis Kelamin, lama hukuman pidana, jenis kejahatan dan Kriteria lainnya sesuai kebutuhan atau pembinaan perkembangan. Dan pembinaan narapidana perempuan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan perempuan, menurut pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembangunan dan Pembinaan narapidana dan pemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-1990 PK.04.10 mengatur Pola Pembinaan Narapidana/Narapidana. Namun, dalam praktiknya tahanan masih bercampur. Hal ini dikarenakan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut aspek perlindungan perempuan hanya pada tataran konseptual saja, tidak diikuti pada tataran pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan. Aksi menyatukan narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang, bukan sekadar pengingkaran hak negara narapidana, tetapi juga merupakan pelanggaran negara terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dan Apa Kendala Pembinaan Terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara dan kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait dengan keseluruhan masalah penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan cara inferensi deduktif. Dalam pelaksanaannya pembinaan terhadap narapidana perempuan sudah di laksanakan cukup baik tetapi masih banyak kendala dan kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana, serta anggaran untuk bimbingan dari pemerintah yang tidak dapat memenuhi persyaratan Kelas II B Lembaga Pemasyarakatan Padang, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang, mengambil kebijakan sendiri dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita, dan penggunaan anggaran pemerintahan dengan sebaik-baiknya, guna mencapai pembangunan yang optimal.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 346.04 Pan p

Language

NPM

181010179

Publisher

Pekanbaru : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

-

Other Information

Petugas

Yolla Afrina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment