Art Original

Peranan Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen Pekanbaru Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Kota Pekanbaru

---

Kota Pekanbaru memiliki Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen (LPKK). Yang merupakan Solusi Alternatif dari berbagai Sengketa Konsumen dan Pelaku usaha agar mendapatkan kepastian hukum yang tetap. Dengan Tupoksi yang telah diatur di dalam undang-undang No 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2001 tentang Pengawasan terhadap Produk Barang dan Jasa yang beredar di pasaran. Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaiamana Peranan Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen Pekanbaru Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Kota Pekanbaru dan apa saja Kendala Peranan Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen Pekanbaru Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Kota Pekanbaru Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observational research yaitu survey lansung kelapangan dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpul data, dan kemudian berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis memberikan gambaran secara jelas dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Peranan Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen Pekanbaru dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kota pekanbaru Sosialisasi, Edukasi, Advokasi tentang Produk barang dan jasa yang beredar atau di perdagangkan, berperan di saat adanya Pengaduan dari Konsumen yang di rugikan. Penyelesaian mengutamakan mediasi apabila tidak ditemukan kesepakatan maka upaya hukum ke penyelesaian ke jalur Pengadilan (Litigasi). Kendala peranan lembaga penyelesaian perkara konsumen pekanbaru dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kota pekanbaru menggunakan. Pertama UUPK belum memberikan pembatasan pengertian dan lingkup advokasi karena sebagai bagian dari salah satu hak konsumen agar memberikan kepastian hukum, Kedua pemerintah cenderung berpihak kepada pelaku usaha, Ketiga kurangnya sarana dan fasilitas pendukung, Keempat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajibannya sehingga masyarakat cenderung bersifat pasif apabila mengalami kerugian yang menjadi penyebab belum efektifnya pengawasan terhadap perlindungan konsumen, Kelima kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk bertanggunjawab atas kerugian konsumen yang diperbuatnya.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 346.07 Rin p

Language

Indonesia

NPM

181010626

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2022

Keyword(s)

konsumen
Pelaku Usaha
LPPK

Other Information

Petugas

Yuni

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment