Art Original

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/puu-viii/2010 Terhadap Pengujian Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

ABSTRAK Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan banyak perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan pada ketentuan pasal 43 Ayat 1 bahwa anak diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 danbagaimana Implikasi Hukum Jika Di Dalam Pelaksanaannya Berbeda Dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (legal research), yakni meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Proses analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan masalah yang ditemukan dari data yang berkaitan dengan bahan penelitian yang selanjutnya akan dianalisis. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa Mahkamah Konstitusi berpandangan hak konstitusional anak harus dilindungi dan hukum harus memberi perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila UndangUndang tersebut dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang tersebut tidak tertutup kemungkinan diajukan pengujian kembali, jenis putusan inkonstitusional bersyarat memang membuka kemungkinan diuji kembali. Kata Kunci : ,

---

Availability

Detail Information

Call Number

342.598

Language

Indonesia

NPM

171010408

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2021

Keyword(s)

Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi,
Implikasi Hukum

Other Information

Petugas

Kanti

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment