Art Original
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI RIAU (Study Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau) ABSTRAK TETTY NURDIANTI PPRG merupakan alat untuk melaksanakan PUG dalam kebijakan perencanaan maupun penganggaran. Hal ini sudah diperintahkan melalui Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berperan sebagai strategi pemerintah untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembangunan. Penelitian ini mencoba menganalisa Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Provinsi Riau dengan jenis penelitian kualitastif diskriptif dengan teknink pengumpulan data memalui wawancara mendalam, opservasi dan dokumentasi serta studi literatur. Data penelitian dikumpulkan dengan mewawancarai 6 informan dari OPD driver PUG Provinsi Riau terdiri dari; Bapedalibang, BPKAD, Inspektorat, Dinas Pemdesdukcapil, fasilitator PUG dan sebagai key informan Kabid Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender DP3AP2KB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PPRG di Provinsi Riau bukanlah suatu hal yang mudah terdapat banyak tantangan dan hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaannya. Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.... dengan tiga (3) variabelnya yakitu: 1.Indikator karakteritik dari masalah yang menjadi tantangan yang paling berat adalah pemahaman mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan. Terdapat beberapa OPD yang belum memahami kebijakan PPRG, hal ini terlihat dari GBS yang belum dibuat, GBS yang tidak sesuai dengan Juklak, dan GBS yang tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas. Padahal, GBS merupakan langkah awal dari implementasi kebijakan PPRG. 2. Indikator karakteristik dari kebijakan dimana komitmen juga merupakan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG. Secara konsistensi dan kejelasan aturan tidak ada masalah dari kebijakan PPRG namun pada praktiknya ada saja kendala dalam implementasi PPRG di Provinsi Riau. 3. Indikator Variabel lingkungan dimana lingkungan berperan dalam implementasi PPRG mulai dari kondisi sosial, kondisi sumber daya, SDM, kondisi sarana dan prasaran, hingga sikap dan kerjasama driver PPRG dalam implementasi PPRG di Provinsi Riau. Kultur juga merupakan kendala yang sulit sekali untuk dilakukan perubahan karna terkait dengan norma dan kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, PPRG.
No other version available