Art Original

Kedudukan Hukum Presiden Dalam Melaksanakan Kampanye Pada Pemilhan Presiden Dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

---

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden, sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden juga menyatakan ini terkait dengan hak politik warga negara dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara. Jenis dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai perbandingan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kampanye oleh Presiden sebenarnya diperbolehkan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Namun, berdasarkan adanya dissenting opinion dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara No.1/PHPU.PRES.XXII/2024 dan No.2/PHPU.PRES.XXII/2024 sebagai bukti yang mendasar bahwa adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam upaya memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui pengerahan kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah dalam penggunaan bantuan sosial, tentu hal ini sebagai catatan buruk dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dan bahwa implikasi hukum Presiden yang masih Menjabat Melaksanakan Kampanye Pada Pemilhan Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki dampak buruk berpotensi terjadi bila etika kampanye ini terus dilanggar oleh Presiden. Pertama, membuka ruang kampanye terselubung, kampanye yang dilakukan oleh Presiden dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara serta harus diikuti dengan surat cuti akan sulit diterapkan. Bagaimana mungkin fasilitas negara tidak akan terpakai jika seorang Presiden melakukan kunjungan ke daerah-daerah tetap menggunakan pesawat, mobil dan kebutuhan kepresidenan lainnya. Segala tindakan Presiden berupa pembagian bantuan sosial kepada masyarakat hanya akan menjadi kampanye terselubung. Akibatnya, Badan Pengawas Pemilu akan sulit juga membedakan Presiden sedang kampanye atau melaksanakan kerja-kerja pemerintahan. Kedua, merusak netralitas aparat, Presiden seharusnya memahami bahwa berkampanye dan ketidaknetralan seorang Presiden sangatlah berbahaya, karena akan dapat memicu gelombang ketidaknetralan aparat di bawahnya, seperti Menteri, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penjabat Kepala Daerah hingga Kepala Desa. Netralitas aparat dalam pemilu tentu penting untuk menjaga iklim kontestasi yang adil dan setara bagi semua kontestan bukan hanya calon yang didukung oleh Presiden.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

NPM

221022235

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2024

Keyword(s)

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Kampanye Presiden,

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment