Pelayanan publik merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan. Realitanya masyarakat masih kerap membentur hambatan birokrasi, diskriminasi, hingga penundaan berlarut. Urgensi pengawasan ini tercermin dari beban kerja Ombudsman RI yang menangani lebih dari 26.000 pengaduan pada tahun 2023, di mana laporan masyarakat mencapai lebih dari seperempat total aduan dengan ti…
Pengaturan mengenai kekuasaan legislatif termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi UUD 1945 tidak secara jelas menentukan masa jabatan anggota legislatif, serta tidak ada batasan mengenai periode jabatan mereka. Hal ini juga berlaku untuk UU MD3 yang tidak memuat aturan mengenai batasan periode jabatan anggota legislatif. Sehingga terjadi kekosongan hukum te…
Amanat konstitusi Pasal 31 UUD NRI 1945 dan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 mewajibkan negara mewujudkan pemerataan mutu pendidikan tanpa diskriminasi wilayah. Namun, realitas empiris di Kabupaten Siak menunjukkan anomali yang tajam. Tingginya kapasitas fiskal APBD dari sumber daya alam nyatanya tidak berbanding lurus dengan capaian pendidikan dasar, dimana Ratarata Lama Sekolah (RLS) masyara…
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didudukkan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai negative legislatur, namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran fungsi dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sudah menjadi lembaga yang bersifat Positive legislature. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk hukum baru (positive legislature) …
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implika…
Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak keperdataan warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun demikian, praktik pencatatan perkawinan beda agama mengalami perubahan signifikan pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memberika…
Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau membawa banyak perubahan untuk Provinsi Riau karena venue Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dibangun di bumi Lancang Kuning ini. Provinsi Riau memiliki lebih dari 30 gedung olahraga mewah. Namun kurang dari separuhnya yang benar-benar dimanfaatkan. Hal ini terkendala dengan belum adanya pengelola yang profesional yang ditunjuk di setiap l…
Pemekaran wilayah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, namun dalam praktiknya sering kali belum mencapai hasil yang diharapkan. Kecamatan Ulu Sosa, sebagai hasil pemekaran, menjadi studi kasus penting karena menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dalam menyediakan layanan yang baik dengan kondisi nyata di lap…
Tanah ulayat yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat hukum adat, memiliki peranan besar dan signifikan terhadap eksitensi keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu wilayah. Tidak dapat dipungkiri tanah menjadi elemen penting untuk pemenuhan kebutuhan dan mencapai tingkat kesejahteraan dari tiap-tiap orang, tak terkecuali bagi masyarakat hukum adat. Pengelolaan dari tanah ulayat atau …
Penghapusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari konstitusi pascareformasi menyebabkan hilangnya arah pembangunan nasional yang sebelumnya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pembangunan secara konsisten, terutama akibat pergantian kepemimpinan nasional. Oleh karena itu…