Art Original

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

---

Pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah merupakan isu yang kompleks dan sensitif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama ketika dihadapkan dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional warga negara. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat merupakan hak yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, hak tersebut dapat dibatasi oleh negara berdasarkan alasan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan ideologi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Perkembangan hukum positif menunjukkan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, pembubaran ormas dapat dilakukan secara administratif tanpa melalui proses peradilan. Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam negara hukum, terutama due process of law dan equality before the law. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pokok permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana peran organisasi kemasyarakatan dalam sistem demokrasi di Indonesia; dan (2) bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dalam perspektif negara hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Negara Hukum sebagai grand theory, Teori Demokrasi sebagai middle theory, dan Teori Perundang-undangan sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi penting sebagai kanal partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi, baik dalam bidang sosial, politik, pendidikan, maupun keagamaan. Ormas memiliki karakteristik kedekatan dengan akar rumput masyarakat dan mampu menjadi representasi aspirasi yang tidak selalu terakomodasi oleh partai politik. Namun, implementasi kebijakan pembubaran ormas oleh pemerintah secara sepihak tanpa proses pengadilan menimbulkan ketimpangan antara das Sollen (hukum yang ideal) dengan das Sein (fakta hukum di lapangan). Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik, prinsip negara hukum seringkali dikompromikan oleh kepentingan kekuasaan, sehingga hak-hak dasar warga negara menjadi terancam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan semestinya dilaksanakan dengan prosedur hukum yang adil dan transparan, melalui mekanisme pengadilan sebagai wujud dari due process of law. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus bertindak dalam koridor konstitusional dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum yang demokratis. Tanpa adanya mekanisme hukum yang objektif dan imparsial, pembubaran ormas berisiko menjadi alat represi terhadap kebebasan sipil dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi pembubaran ormas yang lebih seimbang antara perlindungan hak warga negara dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum serta ideologi bangsa.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.5 Ati a

Language

Indonesia

NPM

211021075

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Negara Hukum
Organisasi Kemasyarakatan
Pembubaran

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment