Art Original

KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA PIUTANG DAGANG DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 14/PID.B/2022/PN KLN

---

Fenomena pergeseran penyelesaian sengketa perdata ke ranah pidana menjadi perhatian serius dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara piutang dagang. Banyak kasus wanprestasi dalam hubungan dagang yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata justru diproses sebagai tindak pidana, sehingga mengaburkan batas antara ranah perdata dan pidana. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penerapan asas kepastian hukum, khususnya bagi pelaku usaha yang menghadapi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa bisnis. Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 14/Pid.B/2022/PN KLN menjadi contoh konkret dalam kajian ini. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa piutang dagang, serta bagaimana penilaian hakim dalam membedakan antara wanprestasi sebagai pelanggaran perdata dan dugaan tindak pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pengadilan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa perdata agar tidak dikriminalisasi secara sewenang-wenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur terkait asas kepastian hukum serta hukum perdata. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi norma hukum dan penerapannya dalam praktik pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, hakim secara tegas menempatkan perkara dalam ranah hukum perdata dan menolak upaya kriminalisasi atas wanprestasi dalam hubungan perjanjian. Hal ini mencerminkan bahwa asas kepastian hukum masih menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum perdata. Putusan tersebut menjadi preseden penting bagi hakim lain dalam membedakan antara perkara perdata murni dengan perkara pidana, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan hukum pidana untuk menyelesaikan sengketa perdata. Lebih lanjut, putusan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pelaku usaha, khususnya dalam praktik perdagangan, bahwa mereka tidak serta-merta dapat dikriminalisasi apabila terjadi wanprestasi. Penegasan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kasus ini merupakan hubungan perdata memperkuat posisi para pihak dalam perjanjian yang sah menurut hukum, serta memperkuat prinsip itikad baik dan tanggung jawab kontraktual dalam dunia usaha. Dari sisi praktis, putusan ini juga menjadi pijakan penting dalam menata ulang perspektif aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, agar tidak mudah mengarahkan sengketa perdata ke jalur pidana. Penelitian ini menyarankan agar ke depan para aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan antara ranah perdata dan pidana. Disarankan pula agar para pelaku usaha semakin meningkatkan kualitas kontrak atau perjanjian yang mereka buat, agar tidak membuka celah multitafsir yang dapat menimbulkan potensi sengketa.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.5 Ald k

Language

Indonesia

NPM

211021093

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Hukum Perdata
Wanprestasi
Kepastian Hukum
Piutang Dagang

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment