ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 MENGENAI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SIAK
Bookmark Share

Art Original

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 MENGENAI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SIAK

DASUKI - Personal Name; Efendi Ibnususilo - Personal Name;

Tahun 2024 merupakan tahun politik. Sebagai imbas dari penyelenggaraan pemilu serentak, maka banyak gugatan yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan umum. Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau cukup menarik untuk dibahas, terdapat 7 Kabupaten/ Kota yang mengajukan gugatan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dari ketujuh gugatan itu hanya ada satu gugatan yang dilanjutkan ke proses pembuktian yaitu PHPU Kabupaten Siak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pemungutan Suara Ulang dan substansi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah Siak tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum Kabupaten Siak tahun 2024, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Sementara bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan informasi elektronik. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini memberikan putusan bahwa, harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tiga tempat yaitu TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya; TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak; dan RSUD Tengku Rafian. Pertimbangan adalah karena penyelenggara lalai dalam melaksanakan tugas sebelum dan selama proses pemilihan berlangsung. Kemudian implikasi dari Putusan Majelis yang memerintahkan dilakukannya PSU pada tiga lokasi tersebut membuat potensi eskalasi politik meningkat tajam.


Availability
#
Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) Hukum 343.01 Das k
ETD0673II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 343.01 Das k
Language
Indonesia
NPM
211021096
Publisher
Ilmu Hukum S2 : Universitas Islam Riau., 2025
Keyword(s)
Mahkamah Konstitusi
PHPU
PSU
Other Information
Petugas
Ayu Agustina
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?