Text

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

---

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena secara akurat, faktual, dan sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang diamati secara langsung, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, hanya saja dari 6 (enam) indikator penelitian terdapat 4 indikator yang berlum terlaksana dengan baik yang berkaitan dengan Kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018, Keterbatasan jumlah ASN dan kapasitas sumber daya manusia yang mengerti dan mampu menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018, Keterbatasan koordinasi antara Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Kabupaten Kepulauan Anambas

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

237121051

Publisher

Administrasi Publik : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Dalam

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment