Text

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI HASIL TAMBANG (NIKEL) DALAM BENTUK PENINGKATAN NILAI EKONOMIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

---

Sumber daya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan hal sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia, Komoditas nikel sangat dibutuhkan oleh banyak industri, seperti industri baja tahan karat (stainless steel), baterai, logam paduan, dan pelapisan logam. Hilirisasi industri tambang adalah proses peningkatan nilai tambah mineral yang dihasilkan oleh sektor tambang melalui pengolahan, Kebijakan hilirisasi nikel bertujuan untuk mengoptimalkan potensi nikel Indonesia melalui pengembangan industri smelter dan EV. Dalam permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan 2 rumusan masalah sebagai acuan penulisan, yaitu alasan dikeluarkannya kebijakan hilirisasi hasil tambang (nikel), dan faktor penghambat dan pendukung terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang (nikel). Jeenis peeneelitian ini termasuk dalam golongan penelitian penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta terssebut dijembatani oleh teori-teori yang ada. Nikel sebagai sumber daya alam tidak terbarukan kini semakin dibutuhkan, dan berusaha di regulasi terkait stok cadangan terbatasnya. Pemerintahan Indonesia berusaha dalam memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil berdasar pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Kebijakan hilirisasi dapat memberikan dampak neatif dan dampak positif tergantung bagaimana kebijakan tersebut dilihat. Adanya kebijakan hilirisasi dapat menjadi angn segar bagi pengusaha tambang tapi juga merupakan dinding pembatas bagi hasil tambang yaitu nikel itu sendiri untuk di eksplorasi terlalu berlebihan. Namun hilirisasi juga dapat menimbulkan pro dan kontra jika tidak di tanggapi dengan baik bahkan memberika dampak negatif seutuhnya bagi proses penambangan itu sendiri.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

231021072

Publisher

Hukum Tata Negara : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Kata Kunci: Kebijakan, Hilirisasi, Pertambangan

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment