Text

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

---

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi pemicu perubahan yang akan mengubah jalannya dinamika demokrasi di Indonesia mengenai batas ambang pengusungan calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dan Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap pencalonan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa: 1. Dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan inkonstitusional, dan Pasal 40 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 2. Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi ketentuan yang membatasi hak politik, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi partai kecil dan calon independen untuk bersaing yang diharapkan mengurangi munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang dapat menurunkan kualitas demokrasi demi mewujudkan sistem politik yang lebih inklusif dan kompetitif.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 342.03 Dia a

Language

Indonesia

NPM

221010652

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Mahkamah Konstitusi
Pilkada
Partai Politik

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment