Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia, khususnya pasca penghapusan presidential threshold. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengacu pada bahan hukum primer (putusan MK, UUD 1945, UU Pemilu), seku…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Riau No. 59 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber kunci, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Satuan Pengamanan Rumah Sakit, pengunjung rumah sakit, Tenag…
Dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, pemilihan umum adalah cara utama untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, juga dikenal sebagai ambang batas presiden, merupakan salah satu masalah yang terus diperdebatkan selama penyelenggaraan pemilihan presiden…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 dan 2024.Dimana ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit…
Kepala Desa memiliki peran penting dalam menjaga dan membina keamanan serta ketertiban masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat d…
Masalah pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan berkelanjutan sesuai dengan mandat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam menangani pengemis dan gelandangan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan sosial dan rehabil…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi pemicu perubahan yang akan mengubah jalannya dinamika demokrasi di Indonesia mengenai batas ambang pengusungan calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang …
Tesis ini mengkaji tentang Perbandingan Putusan MK tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam pengujian terhadap ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana anlalisis perbandingan pultulsanl hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, N…
Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota–anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pem…
Implementasi pencatatan kelahiran anak dalam perkawinan tidak tercatat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Jo UU No. 24 Tahun 2013 menghadapi beberapa permasalahan, antara lain kurangnya Pengetahuan Publik terhadap proses administrasi kependudukan yang berlaku dapat menyebabkan kesulitan dalam melaporkan kelahiran anak luar dalam perkawinan tidak tercatat. Ditambah lagi dengan keterbatasan sumber…